OJK Haruskan LKM Berbadan Hukum di 2016

Posted by on Jun 7, 2015 in Keuangan Mikro | 0 comments

OJK Haruskan LKM Berbadan Hukum di 2016

SOLO  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi tenggat waktu, akhir tahun 2015 proses migrasi dan mitigasi lembaga keuangan non-bank, yang terdiri dari koperasi, BMT, Badan Kredit Desa dan sejenisnya menjadi lembaga keuangan mikro (LKM) sudah tuntas. Diharapkan, pada 2016 seluruh lembaga keuangan tersebut sudah berbadan hukum dan memiliki izin dari OJK.

Ketua Strategi Komunikasi OJK, Insan Hasani, mengungkapkan masalah itu kepada wartawan, seusai berbicara pada seminar dan sosialisasi OJK di depan sivitas akademika Unibersitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Kamis (28/5/2015).

“Berdasarkan undang-undang, seluruh lembaga keuangan non-bank berskala mikro, seperti koperasi, BMT, Badan Kredit Pedesaan dan sebagainya, harus melebur diri menjadi lembaga keuangan mikro (LKM). OJK sedang melakukan mitigasi, diharapkan akhir 2015 selesai dan pada 2016 sudah menjadi LKM berbadan hukum dan berizin,” ujarnya.

Insan mengungkapkan, di seluruh Indonesia saat ini terdapat 637.838 lembaga keuangan non-bank berskala mikro yang belum mengantongi izin OJK. Di antara jumlah itu, sebanyak 1.626 lembaga sedang dalam proses mitigasi dan 5.340 Badan Kredit Pedesaan sedang diverifikasi.

“Semua lembaga koperasi, BMT, Badan Kredit Pedesaan dan lain-lain itu kini sedang digodog dalam proses pendataan. Bagi koperasi pada tenggat waktu itu lembaga tersebut tidak berbadan hukum dan berizin OJK, bisa tetap sebagai koperasi. Tapi izin dan pengawasannya berada di tangan Pemda atau Kementerian Koperasi,” jelasnya.

Setelah LKM berbadan hukum dan memiliki izin OJK, sambung Insan, pembinaan operasionalnya sebagai lembaga keuangan dan pengawasannya akan berada di tangan OJK. Dia menegaskan, keberadaan LKM bertujuan membina dan melindungi lembaga, sekaligus mendekatkan sumber pembiayaan khusus bagi pengusaha mikro kecil dan menengah yang selama ini kesulitan mengakses perbankan karena terkendala persyaratan bank teknis.

“Pada prinsipnya, LKM akan diarahkan sebagai jembatan agar nasabah kecil bisa mendapat akses perbankan,” tandasnya.

Di depan peserta seminar, Insan Hasani, mengungkapkan, persoalan izin koperasi yang melakukan kegiatan sebagai lembaga keuangan, banyak merugikan masyarakat. Dia menyebut contoh pengaduan anggota koperasi ke OJK yang merasa dirugikan Koperasi Cipaganti Bandung. Setelah ditelusuri izinnya ke kementerian Koperasi tidak ditemukan, karena yang mengeluarkan izin Pemkot Bandung.

“Setelah semua LKM di bawah OJK, pembinaan dan pengawasannya di OJK. Semua pengaduan akan langsung ditangani OJK,” katanya lagi (Tok Suwarto/A-147)

sumber : www.pikiran-rakyat.com

Leave a Reply