Keuangan Mikro

BUMDes Rohul Memulai Jasa Layanan Online

Posted by on Jun 7, 2015 in BUM Desa, Keuangan Mikro | 0 comments

BUMDes Rohul Memulai Jasa Layanan Online

Rokan Hulu :  Keberadaan lembaga mikro ekonomi desa yang saat ini berkembang di Kabupaten Rokan Hulu seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak saja melayani simpan-pinjam, tambahan modal usaha, jasa angkutan, kredit barang dan pelayanan sarana produksi pertanian Saat ini sejumlah BUMDes di Rohul terus melakukan inovasi baru dengan mengikuti perkembangan teknologi, khususnya dibidang teknologi informatika melalui mengembangan usaha Jasa Online. Seperti yang dilakukan BUMDes Karya Anggun Desa Pasir Jaya Kecamatan Rambah Hilir dan BUMDes Primadona Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun. Unit Usaha Jasa Online di 2 (dua) desa tersebut mampu melayani masyarakat diberbagai bidang, diantaranya pelayanan pembayaran listrik (PLN), pembayaran Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, transfer antar bank dan pembayaran multy finance sampai pembelian tiket pesawat. Pertumbuhan Unit Usaha Jasa Online tersebut lumayan prospek, terutama dari aspek pelayanan terhadap masyarakat dan profit oriented-nya. Direktur BUM Desa Karya Anggun Desa Pasir Jaya Abdul Djalil, Kamis, (4/6/2015), menjelaskan dikembangkannya Unit Jasa Online bergerak, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.Disamping melihat prosfek dan potensi yang ada di daerahnya. Menurutnya, dengan adanya unit jasa online, masyarakat Desa Pasir Jaya merasa terbantu dengan keberadaan BUMDes.Tidak saja transaksi keuangan simpan pinjam, kredit barang, juga pengembangan unit usaha lain yang telah berjalan selama ini. “Alhamdulilah, dengan adanya jasa online yang dibuka BUMDes, masyarakat semakin mudah dan terbantu.Masyarakat Pasir Jaya tak harus ke Pasirpengaraian lagi mencari bank untuk membayar BPJS, membayar kredit motor atau mengirim uang untuk keperluan keluarga didaerah lain atau anaknya kuliah.Semuanya sudah bisa dilakukan didesa tepatnya di BUMDes,” jelasnya. Diakuinya, Abdul Djalil, BUMDes yang dipimpinnya melayani masyarakat pembayaran PLN, BPJS, Transfer antar bank dan pembayaran multi finace seperti pembayaran kredit motor, mobil, kredit barang elektronik, TV berlangganan sampai jual beli pulsa.  “Transaksinya cukup lumayan, untuk PLN ada sekitar 450 rekening dengan rata-rata transaksi Rp42 juta per bulan,” tegasnya. Sementara untuk transfer antar rekening dan pembayaran multi finace, pihaknya melakukan kerjasama dengan BRI.’’ Kita gunakan Elektronoik Data Capture (EDC) BRILINK.Dan telah bekerjasama dengan BRI Cabang Pasir Pengaraian.Sekarang di BUMDes masyarakat sudah bisa transfer di ATM Bersama, pengiriman uang, bayar kredit ke Adira, FIF, MAF, MCF dan WOM.Transaksinya mencapai 110 transaksi dengan rata-rata transaksi 90 juta perbulan’’jelasnya Ditempat terpisah, Direktur BUMDes Promadona Bono Tapung, Agus Riadi menjelaskan Unit Usaha Jasa Online pada dasarnya lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat, untuk orientasi bisnisnya tidak begitu prospek. “Kita buka ini (jasa online) lebih pada pelayanannya, karena BUM Desa tidak hanya profit oriented, tetapi lebih pada pelayanan masyarakat. Namun begitu, transaksinya terus mengalami peningkatan setiap bulan. Untuk BPJS pada Mei ini ada 66 transaksi dengan total 3,7 juta. Listrik 21 transaksi dengan total 3,3 juta, tiket pesawat ada 14 transaksi dengan total 13 juta dan transfer antar bank ada 81 transaksi dengan total 150 juta,”  jelasnya.***[Ady] Sumber :...

Read More

BKD dan LKM Desa Harus Bermodal Minimal 50 Juta

Posted by on Jun 7, 2015 in BUM Desa, Keuangan Mikro | 0 comments

BKD dan LKM Desa Harus Bermodal Minimal 50 Juta

Denpasar :  Otoritas Jasa Keuangan(OJK) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)pada tahun 2015 ini telah mulai menjalankan program pembinaan dan pengawasan LKM antara lain dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, serta pemangku kepentingan lainnya. Sesuai UU, pembinaan dan pengawasan LKM bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktifitas masyarakat dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Pada bulan Juli 2014, untuk mempermudah koordinasi pelaksanaan UU LKM, telah dilakukan Nota Kesepahaman antara OJK, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Ruang lingkup koordinasi antara lain dalam bentuk sosialisasi UU LKM dan peraturan pelaksanaannya, inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum, penyusunan peraturan pelaksanaan UU LKM, dan pendataan SDM pemerintah kabupaten/kota yang akan bertugas menjadi pembina dan pengawas LKM. Sebagai informasi, berdasarkan naskah akademis RUU LKM, saat ini terdapat 637.838 LKM tersebar di seluruh Indonesia. Hinnga akhir Desember 2014, OJK mendata sejumlah 19.334 LKM yang belum berbadan hukum. OJK memiliki target sampai dengan Januari 2016 untuk melakukan pengukuhan LKM yang belum berbadan hukum. Dalam rangka terselenggaranya pembinaan dan pengawasan LKM, OJK telah merampungkan beberapa peraturan pelaksanaan UU LKM, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha LKM; POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM; POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha LKM; dan POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM. Dalam peraturan OJK disebutkan bahwa sebelum menjalankan kegiatan usahanya, LKM wajib memiliki izin usaha dari OJK.Bentuk badan hukum LKM bisa berbentuk koperasi atau perseroan terbatas (PT). Untuk PT, sahamnya paling sedikit 60% wajib dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/kelurahan. Sedangkan sisanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) dan atau koperasi. Untuk kepemilikan WNI atas saham PT dimaksud maksimum 20 persen. Dengan demikian, LKM hanya dapat dimiliki oleh WNI, badan usaha milik desa/kelurahan, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan koperasi. Adapun LKM dilarang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh WNA atau badan usaha asing. Terkait dengan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah usaha yaitu desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota, yang terdiri dari minimal Rp50.000.000,- untuk cakupan wilayah desa/kelurahan, Rp 100 juta untuk kecamatan, dan Rp 500 juta untuk kabupaten/kota. Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha, baik secara konvensional ataupun prinsip syariah. Batas pinjaman atau pembiayaan terendah yang dilayani LKM sebesar Rp 50 ribu, sedangkan batas maksimum paling tinggi 10 persen dari modal LKM untuk nasabah kelompok dan 5 persen untuk satu orang nasabah. Adapun Sumber pendanaan LKM hanya dapat berasal dari ekuitas, simpanan, pinjaman, dan atau hibah. LKM wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala setiap empat bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember kepada OJK dan dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya. UU LKM mulai berlakusejaktanggal 8 Januari 2015. Bagi lembaga keuangan mikro yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU LKM tersebut dan belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha pengukuhan  sebagai LKM dari OJK paling lambattanggal 8 Januari 2016. Lembaga-lembaga tersebut, antara lain Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa...

Read More

OJK Haruskan LKM Berbadan Hukum di 2016

Posted by on Jun 7, 2015 in Keuangan Mikro | 0 comments

OJK Haruskan LKM Berbadan Hukum di 2016

SOLO  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi tenggat waktu, akhir tahun 2015 proses migrasi dan mitigasi lembaga keuangan non-bank, yang terdiri dari koperasi, BMT, Badan Kredit Desa dan sejenisnya menjadi lembaga keuangan mikro (LKM) sudah tuntas. Diharapkan, pada 2016 seluruh lembaga keuangan tersebut sudah berbadan hukum dan memiliki izin dari OJK. Ketua Strategi Komunikasi OJK, Insan Hasani, mengungkapkan masalah itu kepada wartawan, seusai berbicara pada seminar dan sosialisasi OJK di depan sivitas akademika Unibersitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Kamis (28/5/2015). “Berdasarkan undang-undang, seluruh lembaga keuangan non-bank berskala mikro, seperti koperasi, BMT, Badan Kredit Pedesaan dan sebagainya, harus melebur diri menjadi lembaga keuangan mikro (LKM). OJK sedang melakukan mitigasi, diharapkan akhir 2015 selesai dan pada 2016 sudah menjadi LKM berbadan hukum dan berizin,” ujarnya. Insan mengungkapkan, di seluruh Indonesia saat ini terdapat 637.838 lembaga keuangan non-bank berskala mikro yang belum mengantongi izin OJK. Di antara jumlah itu, sebanyak 1.626 lembaga sedang dalam proses mitigasi dan 5.340 Badan Kredit Pedesaan sedang diverifikasi. “Semua lembaga koperasi, BMT, Badan Kredit Pedesaan dan lain-lain itu kini sedang digodog dalam proses pendataan. Bagi koperasi pada tenggat waktu itu lembaga tersebut tidak berbadan hukum dan berizin OJK, bisa tetap sebagai koperasi. Tapi izin dan pengawasannya berada di tangan Pemda atau Kementerian Koperasi,” jelasnya. Setelah LKM berbadan hukum dan memiliki izin OJK, sambung Insan, pembinaan operasionalnya sebagai lembaga keuangan dan pengawasannya akan berada di tangan OJK. Dia menegaskan, keberadaan LKM bertujuan membina dan melindungi lembaga, sekaligus mendekatkan sumber pembiayaan khusus bagi pengusaha mikro kecil dan menengah yang selama ini kesulitan mengakses perbankan karena terkendala persyaratan bank teknis. “Pada prinsipnya, LKM akan diarahkan sebagai jembatan agar nasabah kecil bisa mendapat akses perbankan,” tandasnya. Di depan peserta seminar, Insan Hasani, mengungkapkan, persoalan izin koperasi yang melakukan kegiatan sebagai lembaga keuangan, banyak merugikan masyarakat. Dia menyebut contoh pengaduan anggota koperasi ke OJK yang merasa dirugikan Koperasi Cipaganti Bandung. Setelah ditelusuri izinnya ke kementerian Koperasi tidak ditemukan, karena yang mengeluarkan izin Pemkot Bandung. “Setelah semua LKM di bawah OJK, pembinaan dan pengawasannya di OJK. Semua pengaduan akan langsung ditangani OJK,” katanya lagi (Tok Suwarto/A-147) sumber :...

Read More