BUM Desa

BUMDes Rohul Memulai Jasa Layanan Online

Posted by on Jun 7, 2015 in BUM Desa, Keuangan Mikro | 0 comments

BUMDes Rohul Memulai Jasa Layanan Online

Rokan Hulu :  Keberadaan lembaga mikro ekonomi desa yang saat ini berkembang di Kabupaten Rokan Hulu seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak saja melayani simpan-pinjam, tambahan modal usaha, jasa angkutan, kredit barang dan pelayanan sarana produksi pertanian Saat ini sejumlah BUMDes di Rohul terus melakukan inovasi baru dengan mengikuti perkembangan teknologi, khususnya dibidang teknologi informatika melalui mengembangan usaha Jasa Online. Seperti yang dilakukan BUMDes Karya Anggun Desa Pasir Jaya Kecamatan Rambah Hilir dan BUMDes Primadona Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun. Unit Usaha Jasa Online di 2 (dua) desa tersebut mampu melayani masyarakat diberbagai bidang, diantaranya pelayanan pembayaran listrik (PLN), pembayaran Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, transfer antar bank dan pembayaran multy finance sampai pembelian tiket pesawat. Pertumbuhan Unit Usaha Jasa Online tersebut lumayan prospek, terutama dari aspek pelayanan terhadap masyarakat dan profit oriented-nya. Direktur BUM Desa Karya Anggun Desa Pasir Jaya Abdul Djalil, Kamis, (4/6/2015), menjelaskan dikembangkannya Unit Jasa Online bergerak, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.Disamping melihat prosfek dan potensi yang ada di daerahnya. Menurutnya, dengan adanya unit jasa online, masyarakat Desa Pasir Jaya merasa terbantu dengan keberadaan BUMDes.Tidak saja transaksi keuangan simpan pinjam, kredit barang, juga pengembangan unit usaha lain yang telah berjalan selama ini. “Alhamdulilah, dengan adanya jasa online yang dibuka BUMDes, masyarakat semakin mudah dan terbantu.Masyarakat Pasir Jaya tak harus ke Pasirpengaraian lagi mencari bank untuk membayar BPJS, membayar kredit motor atau mengirim uang untuk keperluan keluarga didaerah lain atau anaknya kuliah.Semuanya sudah bisa dilakukan didesa tepatnya di BUMDes,” jelasnya. Diakuinya, Abdul Djalil, BUMDes yang dipimpinnya melayani masyarakat pembayaran PLN, BPJS, Transfer antar bank dan pembayaran multi finace seperti pembayaran kredit motor, mobil, kredit barang elektronik, TV berlangganan sampai jual beli pulsa.  “Transaksinya cukup lumayan, untuk PLN ada sekitar 450 rekening dengan rata-rata transaksi Rp42 juta per bulan,” tegasnya. Sementara untuk transfer antar rekening dan pembayaran multi finace, pihaknya melakukan kerjasama dengan BRI.’’ Kita gunakan Elektronoik Data Capture (EDC) BRILINK.Dan telah bekerjasama dengan BRI Cabang Pasir Pengaraian.Sekarang di BUMDes masyarakat sudah bisa transfer di ATM Bersama, pengiriman uang, bayar kredit ke Adira, FIF, MAF, MCF dan WOM.Transaksinya mencapai 110 transaksi dengan rata-rata transaksi 90 juta perbulan’’jelasnya Ditempat terpisah, Direktur BUMDes Promadona Bono Tapung, Agus Riadi menjelaskan Unit Usaha Jasa Online pada dasarnya lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat, untuk orientasi bisnisnya tidak begitu prospek. “Kita buka ini (jasa online) lebih pada pelayanannya, karena BUM Desa tidak hanya profit oriented, tetapi lebih pada pelayanan masyarakat. Namun begitu, transaksinya terus mengalami peningkatan setiap bulan. Untuk BPJS pada Mei ini ada 66 transaksi dengan total 3,7 juta. Listrik 21 transaksi dengan total 3,3 juta, tiket pesawat ada 14 transaksi dengan total 13 juta dan transfer antar bank ada 81 transaksi dengan total 150 juta,”  jelasnya.***[Ady] Sumber :...

Read More

BKD dan LKM Desa Harus Bermodal Minimal 50 Juta

Posted by on Jun 7, 2015 in BUM Desa, Keuangan Mikro | 0 comments

BKD dan LKM Desa Harus Bermodal Minimal 50 Juta

Denpasar :  Otoritas Jasa Keuangan(OJK) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)pada tahun 2015 ini telah mulai menjalankan program pembinaan dan pengawasan LKM antara lain dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, serta pemangku kepentingan lainnya. Sesuai UU, pembinaan dan pengawasan LKM bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktifitas masyarakat dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Pada bulan Juli 2014, untuk mempermudah koordinasi pelaksanaan UU LKM, telah dilakukan Nota Kesepahaman antara OJK, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Ruang lingkup koordinasi antara lain dalam bentuk sosialisasi UU LKM dan peraturan pelaksanaannya, inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum, penyusunan peraturan pelaksanaan UU LKM, dan pendataan SDM pemerintah kabupaten/kota yang akan bertugas menjadi pembina dan pengawas LKM. Sebagai informasi, berdasarkan naskah akademis RUU LKM, saat ini terdapat 637.838 LKM tersebar di seluruh Indonesia. Hinnga akhir Desember 2014, OJK mendata sejumlah 19.334 LKM yang belum berbadan hukum. OJK memiliki target sampai dengan Januari 2016 untuk melakukan pengukuhan LKM yang belum berbadan hukum. Dalam rangka terselenggaranya pembinaan dan pengawasan LKM, OJK telah merampungkan beberapa peraturan pelaksanaan UU LKM, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha LKM; POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM; POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha LKM; dan POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM. Dalam peraturan OJK disebutkan bahwa sebelum menjalankan kegiatan usahanya, LKM wajib memiliki izin usaha dari OJK.Bentuk badan hukum LKM bisa berbentuk koperasi atau perseroan terbatas (PT). Untuk PT, sahamnya paling sedikit 60% wajib dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/kelurahan. Sedangkan sisanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) dan atau koperasi. Untuk kepemilikan WNI atas saham PT dimaksud maksimum 20 persen. Dengan demikian, LKM hanya dapat dimiliki oleh WNI, badan usaha milik desa/kelurahan, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan koperasi. Adapun LKM dilarang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh WNA atau badan usaha asing. Terkait dengan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah usaha yaitu desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota, yang terdiri dari minimal Rp50.000.000,- untuk cakupan wilayah desa/kelurahan, Rp 100 juta untuk kecamatan, dan Rp 500 juta untuk kabupaten/kota. Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha, baik secara konvensional ataupun prinsip syariah. Batas pinjaman atau pembiayaan terendah yang dilayani LKM sebesar Rp 50 ribu, sedangkan batas maksimum paling tinggi 10 persen dari modal LKM untuk nasabah kelompok dan 5 persen untuk satu orang nasabah. Adapun Sumber pendanaan LKM hanya dapat berasal dari ekuitas, simpanan, pinjaman, dan atau hibah. LKM wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala setiap empat bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember kepada OJK dan dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya. UU LKM mulai berlakusejaktanggal 8 Januari 2015. Bagi lembaga keuangan mikro yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU LKM tersebut dan belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha pengukuhan  sebagai LKM dari OJK paling lambattanggal 8 Januari 2016. Lembaga-lembaga tersebut, antara lain Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa...

Read More

Rokan Hulu Canangkan Kabupaten BUMDes

Posted by on Jun 6, 2015 in BUM Desa | 0 comments

Rokan Hulu Canangkan Kabupaten BUMDes

Bupati Rokan Hulu Drs H Achmad MSi secara resmi mencanangkan Rokan Hulu sebagai Kabupaten Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pertama di Indonesia. Sebagai tolak ukurnya, atas keberhasilan pemerintah daerah sejak tahun 2007 yang punya perhatian lebih dalam menjalankan program pemberdayaan desa (PPD) yakni Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang saat ini telah berkembang di 16 kecamatan se-Rokan Hulu. Pencanangan Rokan Hulu sebagai kabupaten BUMDes pertama di Indonesia, bersamaan dengan pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ke-43 tingkat Kabupaten Rohul yang dipusatkan di Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo. Sekaligus pengukuhan dan melantik pengurus dari 18 BUMDes di Rohul. Bupati Rokan Hulu Drs H Achmad MSi menyebutkan, keberadaan BUMDes di Rokan Hulu yang kini terbanyak di Sumatera bahkan nasional, merupakan perkembangan dari UED-SP yang telah mandiri dalam mengelola simpan pinjam. Karena UED SP dan BUMDes merupakan suatu lembaga mikro ekonomi yang berada di desa dan saat ini menjadi ikonnya Kabupaten Rohul. Kebersihan BUMDes di Rohul lanjut Achmad, dibuktikan, sudah puluhan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi tidak hanya di Sumatera tapi Jawa, Kalimantan, Sulawesi melakukan studi banding ke Kabupaten Rohul untuk mempelajari kesuksesan BUMDes di Rokan Hulu yang hingga saat ini sudah berdiri di 122 dari 147 desa yang tersebar di 16 kecamatan. Sementara 25 desa yang saat ini masih berstatus UED-SP, ditargetkan pada tahun 2016 mendatang 100 persen desa  sudah berdiri BUMDes. Karena keberadaan UED-SP dan BUMDes di Rohul sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di segala sektor. Termasuk pemerintah daerah dari penguatan lembaga mikro ekonomi di desa itu telah menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Rohul. Apalagi dari data UED-SP dan BUMDes di Rohul, saat ini sekitar 43.540 masyarakat di Rokan Hulu telah memanfaatkan lembaga mikro ekonomi desa itu sebagai tambahan modal usaha dan pengembangan ekonomi masyarakat. Achmad mengaku bangga berjalan suksesnya UED-SP dan BUMDes di Rohul, itu diukur dari tingkat penunggakan masyarakat rata-rata sekitar 2-3 persen, bahkan ada beberapa desa zero (nol) tunggakan. Sementara rata-rata tingkat pengembalian masyarakat lebih kurang 97 persen, dan persentase itu melebihi dari tingkat kredibilitas perbankan. ‘’Kita tidak membangga dan menyombongkan diri, hampir seluruh kabupaten/kota bahkan provinsi di Indonesia datang ke Rohul untuk studi banding, melihat manajemen, keberhasilan, metode, pengelolaan Bumdes di Rohul. Sehingga dari keberhasilan itu, hari ini (Rabu, red) saya mencanangkan Rokan Hulu sebagai kabupaten Bumdes pertama di Indonesia,’’...

Read More

BUMDes Mudahkan Bayar Tagihan

Posted by on Jun 6, 2015 in BUM Desa | 0 comments

BUMDes Mudahkan Bayar Tagihan

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Lampung; Sumarju Saeni menyatakan, pemprov telah melaksanakan pelatihan dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES) di 112 desa. Hal tersebut mengacu kepada Permen Desa, Pembangunan Masyarakat Daerah Tertinggl dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran desa. “Untuk meningkatkan kapasitas BUMDES, Pemerintah Provinsi Lampung kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) untuk menjadikan BUMDES sebagai Payment Point Online Bank (PPOB) BRI,” katanya dalam rilis. Dengan kerjasama ini masyarakat diberikan kemudahan pelayanan dalam membayar rekening listrik melalui pulsa, pembayaran kredit kendaraan, PDAM, dan pembelian pulsa HP elektronik. “Disamping memberikan kemudahan juga mendatangkan keuntungan bagi BUMDES. Uji coba pelaksanaan PPOB-BRI dilaksanakan di Desa Candra Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang dan Desa Kali Asin, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan,” kata dia. sumber :...

Read More

BUMDEs Butuh Perhatian Serius Pemerintah

Posted by on May 30, 2015 in BUM Desa | 0 comments

BUMDEs Butuh Perhatian Serius Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Cianjur diminta serius melakukan pendampingan bagi pemerintah desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha diyakini dapat menjadi tonggak pertumbuhan perekonomian desa. Namun, desa masih kesulitan memulai mendirikannya akibat kurangnya pendampingan dan terkendala permodalan. Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Cianjur, sejak 2007, BUMDes yang berdiri baru 32. Jumlah tersebut jauh dari total desa yang ada di Kabupaten Cianjur, yakni 354 desa. BUMDes menjadi penting mengingat dari berbagai peruntukan alokasi dana desa, salah satunya digunakan untuk pengembangan BUMDes. “BUMDes itu perlu benar-benar menjadi perhatian pemerintah daerah. Dari jumlahnya, BUMDes yang ada kurang dari 10% jumlah desa, itupun masih perlu peningkatan,” ujar Direktur Institute Social and Economy Development, Yusep Sumantri, dalam seminar yang bertajuk “Penatakelolaan Badan Usaha Milik Desa” di Hotel Bydiel, Kamis (28/5). Puluhan perwakilan desa yang hadir pada kegiatan tersebut mengeluhkan sulitnya mendirikan BUMDes. Mereka mengaku bingung bagaimana memulai, memilih potensi yang bakal dikembangkan serta memperoleh modal yang diperlukan. “Kondisi ini jelas berbeda dengan daerah lain yang telah maju bersama. Di Jawa Timur, misalnya, mereka kini tinggal menjalankan sistem yang mereka buat sebelumnya. Sedangkan di Cianjur, masih berkutat pada wilayah teknis, bagaimana mendirikan BUMDes,” ujar Yusep. Menurut dia, harusnya Pemkab memiliki roadmap yang fokus dalam pengembangan BUMDes. Roadmap itu nantinya berkembang menjadi sistem yang tinggal dijalankan oleh pemerintah desa. Di dalamnya tersusun kebijakan, pendampingan dan bantuan permodalan bagi BUMDes. Diungkapkan Yusep, sejauh ini ada beberapa BUMDes yang sudah menunjukkan perkembangannya. Namun saat pergantian pemerintahan desa, perkembangan BUMDes pun terhenti. “Itu karena tidak adanya sistem yang jelas. Sehingga setelah rezim kepala desanya berakhir, pemerintahan yang baru bingung bagaimana melanjutkannya,” kata dia. Kepala Sub Bidang Bina Sarana dan Prasarana Perekonomian Desa BPMPD Kabupaten Cianjur, Dendi Rinaldi mengatakan, BUMDes di Cianjur sebenarnya telah berdiri sebelum kebijakan pusat diterbitkan. Sejak 2007, sejumlah desa telah mendirikan BUMDes. Hanya saja, diakuinya, kondisi BUMDes masih membutuhkan peningkatan di sejumlah sisi. “Di Cianjur masih menjadi PR, banyak desa belum mendirikan BUMDes. Identifikasi potensi desa, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sendiri serta tentang pencarian permodalan masih menjadi pembicaraan,” ujarnya. Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, 51% permodalan BUMDes menjadi kewajiban pemerintah desa. Untuk mencukupi hal tersebut, desa masih kelimpungan. Menurut Dandi, modal tersebut tidak hanya berupa uang namun juga barang ataupun tempat. Desa yang memiliki aset berupa lahan atau gedung, misalnya, dapat mencantumkannya sebagai modal. Jika BUMDes dilihat memiliki perkembangan yang baik, Pemkab dapat memberikan bantuan permodalan. “Di Desa Kademangan, Kecamatan Mande, sejak 2007 telah merintis BUMDes dan berjalan hingga saat ini. Modalnya, dia mendapat bantuan air bersih dari pusat. Bantuan tersebut kini menjadi BUMDes yang berkembang menjadi tiga, yaitu usaha penyediaan sarana air bersih, usaha simpan pinjam dan pengelolaan pasar,” kata dia. Sebanyak 32 BUMDes yang kini terbentuk, kata Dandi, berasal dari 16 kecamatan. Jenis usahanya pun berbeda-beda, seperti usaha kredit motor, perusahaan simpan pinjam modal, pengelolaan hasil pertanian hingga penjualan sapu. Jenis usaha pun akan senantiasa berkembang dan bervariasi tergantung klasifikasi tiap desa. “Jadi desa yang masih bingung mendirikan BUMDes bisa melihat potensi yang ada di desanya apa. Karena yang menjadi pasarnya kan masyarakat desa itu sendiri. Jadi yang dibutuhkan desa itu apa,” kata dia. Dandi mengatakan, pihaknya kini membidik minimal 50% jumlah desa telah terorientasi pendirian BUMDes. Hal tersebu ditargetkan tercapai hingga pertengahan 2016 mendatang. “Tiap tahun kamu melakukan orientasi kepada 50 desa, sedangkan tahun ini ada 80 desa yang hendak diorientasi. Sehingga pada 2016 mendatang sedikitnya 180 desa telah siap mendirikan BUMDes,” kata dia. Sementara itu, menurut Lembaga Studi Desa (eLSD) Cianjur, pemerintah harus memastikan keberlanjutan BUMDes yang sudah terbentuk. Pasalnya dari berbagai program yang digelar jarang berlangsung kepanjangan. Mayoritas program akhirnya hanya dinikmati...

Read More

BUMDes Bisa Garap Proyek Nasional

Posted by on May 24, 2015 in BUM Desa | 0 comments

BUMDes Bisa Garap Proyek Nasional

Masyarakat desa diminta untuk menjadi pelaku ekonomi seiring dengan mulainya pencairan anggaran untuk desa. Dengan anggaran tersebut, desa bisa berperan dalam pembangunan. Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Budiman Sudjatmiko mengatakan dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa turut serta dalam proyek nasional. “Misalnya ada proyek nasional yang dikerjakan di atas lahan desa, ini BUMDes bisa terlibat, misal sebagai kontraktor,” katanya dalam seminar bertema Dana Desa Untuk Siapa? di Jakarta, Sabtu (23/5/2015). Dia mencontohkan proyek terminal misalnya. Apabila BUMDes mampu menggarap keseluruhan proyek maka penanganan hendaknya diserahkan ke pemerintah desa. Namun, apabila BUMDes merasa tidak mampu, maka pemerintah desa harus diberi proyek lain atau proyek penunjang misalnya pengelolaan parkir atau pengelolaan kafe saat terminal itu sudah beroperasi. “Kalau tidak sanggup, BUMDes juga bisa kerjasama dengan swasta dengan membentuk konsorsium untuk mengerjakan sebuah proyek,” ujarnya. Sumber :...

Read More