BKD dan LKM Desa Harus Bermodal Minimal 50 Juta

Posted by on Jun 7, 2015 in BUM Desa, Keuangan Mikro | 0 comments

BKD dan LKM Desa Harus Bermodal Minimal 50 Juta

DenpasarOtoritas Jasa Keuangan(OJK) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)pada tahun 2015 ini telah mulai menjalankan program pembinaan dan pengawasan LKM antara lain dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, serta pemangku kepentingan lainnya.

Sesuai UU, pembinaan dan pengawasan LKM bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktifitas masyarakat dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

Pada bulan Juli 2014, untuk mempermudah koordinasi pelaksanaan UU LKM, telah dilakukan Nota Kesepahaman antara OJK, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Ruang lingkup koordinasi antara lain dalam bentuk sosialisasi UU LKM dan peraturan pelaksanaannya, inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum, penyusunan peraturan pelaksanaan UU LKM, dan pendataan SDM pemerintah kabupaten/kota yang akan bertugas menjadi pembina dan pengawas LKM.

Sebagai informasi, berdasarkan naskah akademis RUU LKM, saat ini terdapat 637.838 LKM tersebar di seluruh Indonesia. Hinnga akhir Desember 2014, OJK mendata sejumlah 19.334 LKM yang belum berbadan hukum. OJK memiliki target sampai dengan Januari 2016 untuk melakukan pengukuhan LKM yang belum berbadan hukum.

Dalam rangka terselenggaranya pembinaan dan pengawasan LKM, OJK telah merampungkan beberapa peraturan pelaksanaan UU LKM, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha LKM; POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM; POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha LKM; dan POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM.

Dalam peraturan OJK disebutkan bahwa sebelum menjalankan kegiatan usahanya, LKM wajib memiliki izin usaha dari OJK.Bentuk badan hukum LKM bisa berbentuk koperasi atau perseroan terbatas (PT). Untuk PT, sahamnya paling sedikit 60% wajib dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.

Sedangkan sisanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) dan atau koperasi. Untuk kepemilikan WNI atas saham PT dimaksud maksimum 20 persen. Dengan demikian, LKM hanya dapat dimiliki oleh WNI, badan usaha milik desa/kelurahan, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan koperasi. Adapun LKM dilarang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh WNA atau badan usaha asing.

Terkait dengan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah usaha yaitu desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota, yang terdiri dari minimal Rp50.000.000,- untuk cakupan wilayah desa/kelurahan, Rp 100 juta untuk kecamatan, dan Rp 500 juta untuk kabupaten/kota.

Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha, baik secara konvensional ataupun prinsip syariah.

Batas pinjaman atau pembiayaan terendah yang dilayani LKM sebesar Rp 50 ribu, sedangkan batas maksimum paling tinggi 10 persen dari modal LKM untuk nasabah kelompok dan 5 persen untuk satu orang nasabah. Adapun Sumber pendanaan LKM hanya dapat berasal dari ekuitas, simpanan, pinjaman, dan atau hibah.

LKM wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala setiap empat bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember kepada OJK dan dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya. UU LKM mulai berlakusejaktanggal 8 Januari 2015. Bagi lembaga keuangan mikro yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU LKM tersebut dan belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha pengukuhan  sebagai LKM dari OJK paling lambattanggal 8 Januari 2016.

Lembaga-lembaga tersebut, antara lain Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM),danlembaga lain yang dipersamakandenganitu.

Dalam rangka persiapan pembinaan dan pengawasan LKM, OJK telah melakukan persiapan sumber daya manusia dan infrastruktur, yaitu melakukan pelatihan dasar pembinaan dan pengawasan LKM bagi pegawai SKPD Kabupaten/Kota yang ditunjuk menjadi pembina dan pengawas LKM dan mempersiapkan sarana pendukung operasional pengawasan. Kemudian OJK membangun Sistem Informasi Geografis (SIG) LKM berbasis web-based, untuk menampung data hasil inventarisasi LKM, dan Sistem Informasi (SI) LKM berbasis web-based, untuk mempermudah perizinan dan laporan keuangan sehingga mempermudah pengawasan OJK terhadap LKM.

Dalam rangka pelaksanaan UU LKM, pada tahun 2015 OJK akan mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah Daerah, dan Pemangku kepentingan lainnya, mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, melanjutkan sosialisasi UU LKM dan Peraturan pelaksanaannya kepada pelaku LKM dan instansi terkait serta pelatihan dasar pembinaan dan pengawasan LKM bagi SKPD kabupaten/kota di beberapa kota,menyelesaikan penyusunan konsep Surat Edaran OJK tentang Laporan Keuangan LKM Syariah dan Akad-Akad Berdasarkan Prinsip Syariah Bagi LKM Syariah, melanjutkan program inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum, menyempurnakan Sistem Informasi Geografis LKM berbasis web based, dan melakukan pengukuhan LKM yang belum berbadan hukum sampai dengan 8 Januari 2016.

sumber : beritadewata.com

Leave a Reply