Badan Kredit Desa

Berdirinya BKD tidak dapat dipisahkan dari berdirinya AVB (Algemene Volkerediet Bank) yang kemudian menjadi BRI pada sekitar tahun 1896. Kehadirannya erat kaitannya dengan keadaan ekonomi pedesaan di Jawa yang memprihatinkan disebabkan oleh kegagalan panen secara luas akibat musim kemarau panjang, banjir dan serangan hama.

Berdasarkan pengalaman pahit ini Asisten Residen Banyumas di Purwokwerto (DE WOLF VAN WESTERRODE ) berusaha membentuk kelompok-kelompok swadaya masyarakat guna mengatasi keadaan, dengan cara cara membuat lumbung- lumbung desa untuk menanggulangi keadaan akibat musim paceklik yang sering terjadi terutama di Jawa dilaksanakan dengan prinsip Koperasi Reifeizen di Jerman yang prakteknya di Jawa dilaksanakan dengan prinsip Rembug Desa, dimana hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Jawa dengan prinsipnya gotong – royong.

Badan Kredit Desa (BKD) adalah perusahaan milik desa yang beroperasi diwilayah desa yang diurus sebagai perusahaan tersendiri dan terpisah dari kekayaan lain milik desa yang bersangkutan.

Ordonasi BKD yang termuat dalam Staatblad 357 tahun 1929, Rijksblad No 9 tahun 1938 untuk daerah Kasultanan yang menyangkut Pengawasan, Mengurus dan Menjalankan tata usaha, keuangan dan harta lainnya.

Dalam perkembangannya Staatblad tersebut telah dicabut dan diganti dengan UU No 7/ tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/ tahun 1998 pasal 58 :

“ Bank Desa, lumbung Desa,Bank Pasar,Bank Pegawai,Lumbung Pitih Nagari(LPN),Lembvaga Perkreditan Desa(LPD),Badan Kredit Desa(BKD),Badan Kredit Kecamatan(BKK),Kredit Usaha Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan(LPK), Bank Karya Produksi Desa(BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan ini diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-Undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Dan diperjelas lagi dengan Peraturan Pemerintah No: 71/Tahun 1992, Pasal 19 ayat 1 dan 2 :

“ Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari,Lembaga Perkreditan Desa, Badan Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan, Bank Karya Produksi Desa dan atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang telah memeperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan, dinyatakan Menjadi Bank Perkreditan Rakyat.”

“ Lembaga atau Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan belum mendapatkan izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat Kepada menteri Keuangan selambat-lambatnya 5 (lima tahun sejak berlakunya peraturan pemerintah ini.”

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 31/63/KEP/DIRR tanggal 09 Juli 1998, Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Kredit Desa (BKD) telah ditunjuk BRI untuk tugas dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut untuk tingkat Kantor Cabang, maka Pemimpin Cabang BRI otomotis secara ex officio menjadi Pengawas BKD yang ditegaskan kembali dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/27/PBI/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan Badan Kredit Desa (BKD) oleh PT Bank Rakyat Indonesia, dan Pada tanggal 11 Juli 2006 terdapat kesepakatan bersama antara :

  1. Sumarno, Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat, Dirjen PMD Depdagri.
  2. Mokhammad Dakhlan, Deputi Direktur Direktorat Pengawas BPR
  3. Sultan Hamid, Kepala Divisi Kredit Program PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
  4. Yahya, Ketua Serikat Pekerja Badan Kredit Desa

uang receh

Mereka membuat kesepakatan bersama dalam bidang pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pembinaan, pengawasan dan pengembangan BKD, yaitu bahwa BKD perlu diintensifkan pembinaan dan pengawasannya baik secara kelembagaan maupun operasional keuangan dan Sumber Daya Manusiannya.Pemberdayaan BKD akan dilakukan secara seksama dan ditindaklanjuti oleh Departemen Dalam Negeri, Bank Indonesia , PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk dan Serikat pekerja BKD,sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut :

Departemen Dalam Negeri

  • Memberikan Pedoman kepada pemerintah Daerah tentang pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan BKD serta pengelolaan asset BKD
  • Menfasilitasi Pemerintah Daerah berkaitan dengan pengembangan kelembagaan organisasi dan personil BKD

Bank Indonesia

Sesuai Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimanan telah diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998 melakukan pembinaan dan pengawasan bank, baik bank Umum maupun BPR termasuk BKD

Bank Rakyat Indonesia ( Persero)

  • Melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan BKD dan Bank Indonesia terhadap Operational BKD termasuk administrasi Keuangannya agar BKD dapat beroperasi secara sehat dan bermanfaat bagi masyarakat desa.
  • Membina Peningkatan Kemampuan manajemen BKD dan penyehatan keuangan BKD
  • Membina peningkatan usaha BKD sesuai Ketentuan yang berlaku

Sedangkan Ketentuan Peraturan dan surat dalam bentuk lainnya yang telah dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dapat digunakan sebagai pedoman Pengawasan, Pengelolaaan, Pengembangan ,dan Pemberdayaan BKD wajib dipedomani oleh para pembina, pengelola,dan semua unsur pelaksana BKD, dan Akumulasi hasil usaha BKD disamping untuk peningkatan modal BKD dipergunakan untuk peningkatan manajemen Sumberdaya manusia, dan menunjang pendapatan desa.

Sumber : http://bkd-indonesia.blogspot.com/