Posts by admin

Boleh Hemat tapi Jangan Pelit

Posted by on Jun 12, 2015 in Trik & Tip | 0 comments

Boleh Hemat tapi Jangan Pelit

Mengelola keuangan keluarga gampang-gampang susah. Gampang kalau pendapatan kita tak terbatas dan susah kalau untuk hidup sehari-hari saja rasanya kurang. Lepas dari gampang atau susah, keuangan keluarga harus dikelola dengan benar, kalau tidak mau terjebak dalam pelbagai kesulitan. Terlebih di masa-masa sulit seperti ini. Sekitar empat tahun lalu, ketika sedang berjalan-jalan di sebuah mal di Jakarta, asyik melihat-lihat toko-toko yang ada, saya seperti tersadar pada sesuatu. Mal – di mana pun itu – tak lain tak bukan seperti sebuah pasar. Tempat bertemunya penjual dan pembeli! Seketika saya sadar, ke mana pun saya pergi, orang-orang di sekitar kita sebetulnya penjual, yang sedang berusaha memindahkan uang dari dompet kita ke dompet mereka. Masalahnya, kita tidak sadar bahwa dalam sehari kita sering melakukan transaksi pemindahan uang dari dompet kita ke dompet orang lain dengan sangat cepat. Betul, beberapa dari transaksi itu memang betul kita butuhkan. Seperti membeli sembako, membayar uang parkir, membayar uang sekolah, sampai membayar listrik dan telepon. Akan tetapi yang menarik, sering beberapa transaksi yang kita lakukan tidak selalu untuk mendapatkan barang yang kita butuhkan. Misalnya, membeli ponsel terbaru yang kecanggihannya terlalu maju untuk zamannya sehingga banyak fitur-fitur di dalamnya tidak berguna padahal itu membikin ponsel bertambah mahal. Padahal, dalam pembelanjaan kita harus membedakan kebutuhan dan keinginan. Sebenarnya mudah mengetahui perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan itu sesuatu yang harus dipenuhi, sedangkan keinginan tidak; Kebutuhan tidak selalu Anda inginkan, sementara keinginan tidak selalu Anda butuhkan; Kebutuhan umumnya ada batasnya, sementara keinginan umumnya tidak ada batasnya. Namun, justru keinginanlah yang sering membuat gaji seseorang ludes. Hemat tapi jangan pelit Mungkin Anda kemudian bertanya: bagian mana dari pengeluaran kita yang sebetulnya merupakan kebutuhan, dan bagian mana dari pengeluaran kita yang merupakan keinginan? Kalau Anda coba merinci pos-pos pengeluaran setiap bulannya, saya berani mengatakan bahwa setiap orang umumnya memiliki pos pengeluaran yang cukup banyak: sekitar 20 – 30 pos pengeluaran. Yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan? Saran saya, cobalah kelompokkan semua pos pengeluaran Anda menjadi empat bagian: (1) pos pengeluaran yang berkaitan dengan biaya hidup; (2) pos pengeluaran yang berkaitan dengan pembayaran cicilan utang; (3) pos pengeluaran yang berkaitan dengan premi asuransi; (4) pos-pengeluaran yang berkaitan dengan setoran tabungan. Dari keempat kelompok pengeluaran itulah Anda harus melakukan skala prioritas. Saran saya, prioritaskan pembayaran cicilan utang terlebih dahulu. Kemudian disusul setoran tabungan rutin. Lalu ketiga adalah premi asuransi. Terakhir biaya hidup. Ini adalah pengetahuan dasar tentang pembelanjaan yang harus dimiliki sebelum Anda mempelajari hal lain tentang pembelanjaan. Selain itu, hal lain yang harus diketahui juga adalah dengan mencoba mengetahui bagaimana cara bijak dalam mengeluarkan uang untuk setiap pos pengeluaran. Sebagai contoh, salah satu pos pengeluaran Anda yaitu membayar biaya telepon. Adalah bijak, misalnya, mengurangi frekuensi bicara Anda lewat telepon ke hal-hal yang memang lebih diperlukan, mengurangi frekuensi pemakaian internet, sampai pada mengatur pemakaian telepon oleh anak-anak Anda. Itu baru telepon. Pos lain adalah listrik. Coba pelajari bagaimana Anda bisa lebih hemat dalam membayar biaya listrik. Apakah perlu menggunakan bola lampu yang lebih hemat, apakah dengan mengurangi pemakaian listrik secara bersamaan di malam hari? Hal-hal semacam inilah yang seyogianya dikuasai sehingga Anda tahu bagaimana mengeluarkan uang secara bijak untuk setiap pos tersebut. Cuma mesti diingat, bijak yang berkorelasi dengan hemat ini jangan sampai membuat Anda pelit. Harus dibedakan antara hemat yang pelit, dengan hemat yang kreatif. Hemat pelit misalnya hemat yang dilakukan dengan cara memaksa, enggak masuk akal. Sebagai contoh, seseorang tinggal sekitar 10 km dari rumah ke kantornya. Hanya karena ingin hemat, dia berjalan kaki. Padahal dia punya uang untuk membayar ongkos transportasi umum. Cuma mungkin bukan alat transportasi pribadi seperti taksi, tapi bus atau mikrolet, misalnya. Jadi, pengertian hemat harus diluruskan: hemat...

Read More

BUMDes Rohul Memulai Jasa Layanan Online

Posted by on Jun 7, 2015 in BUM Desa, Keuangan Mikro | 0 comments

BUMDes Rohul Memulai Jasa Layanan Online

Rokan Hulu :  Keberadaan lembaga mikro ekonomi desa yang saat ini berkembang di Kabupaten Rokan Hulu seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak saja melayani simpan-pinjam, tambahan modal usaha, jasa angkutan, kredit barang dan pelayanan sarana produksi pertanian Saat ini sejumlah BUMDes di Rohul terus melakukan inovasi baru dengan mengikuti perkembangan teknologi, khususnya dibidang teknologi informatika melalui mengembangan usaha Jasa Online. Seperti yang dilakukan BUMDes Karya Anggun Desa Pasir Jaya Kecamatan Rambah Hilir dan BUMDes Primadona Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun. Unit Usaha Jasa Online di 2 (dua) desa tersebut mampu melayani masyarakat diberbagai bidang, diantaranya pelayanan pembayaran listrik (PLN), pembayaran Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, transfer antar bank dan pembayaran multy finance sampai pembelian tiket pesawat. Pertumbuhan Unit Usaha Jasa Online tersebut lumayan prospek, terutama dari aspek pelayanan terhadap masyarakat dan profit oriented-nya. Direktur BUM Desa Karya Anggun Desa Pasir Jaya Abdul Djalil, Kamis, (4/6/2015), menjelaskan dikembangkannya Unit Jasa Online bergerak, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.Disamping melihat prosfek dan potensi yang ada di daerahnya. Menurutnya, dengan adanya unit jasa online, masyarakat Desa Pasir Jaya merasa terbantu dengan keberadaan BUMDes.Tidak saja transaksi keuangan simpan pinjam, kredit barang, juga pengembangan unit usaha lain yang telah berjalan selama ini. “Alhamdulilah, dengan adanya jasa online yang dibuka BUMDes, masyarakat semakin mudah dan terbantu.Masyarakat Pasir Jaya tak harus ke Pasirpengaraian lagi mencari bank untuk membayar BPJS, membayar kredit motor atau mengirim uang untuk keperluan keluarga didaerah lain atau anaknya kuliah.Semuanya sudah bisa dilakukan didesa tepatnya di BUMDes,” jelasnya. Diakuinya, Abdul Djalil, BUMDes yang dipimpinnya melayani masyarakat pembayaran PLN, BPJS, Transfer antar bank dan pembayaran multi finace seperti pembayaran kredit motor, mobil, kredit barang elektronik, TV berlangganan sampai jual beli pulsa.  “Transaksinya cukup lumayan, untuk PLN ada sekitar 450 rekening dengan rata-rata transaksi Rp42 juta per bulan,” tegasnya. Sementara untuk transfer antar rekening dan pembayaran multi finace, pihaknya melakukan kerjasama dengan BRI.’’ Kita gunakan Elektronoik Data Capture (EDC) BRILINK.Dan telah bekerjasama dengan BRI Cabang Pasir Pengaraian.Sekarang di BUMDes masyarakat sudah bisa transfer di ATM Bersama, pengiriman uang, bayar kredit ke Adira, FIF, MAF, MCF dan WOM.Transaksinya mencapai 110 transaksi dengan rata-rata transaksi 90 juta perbulan’’jelasnya Ditempat terpisah, Direktur BUMDes Promadona Bono Tapung, Agus Riadi menjelaskan Unit Usaha Jasa Online pada dasarnya lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat, untuk orientasi bisnisnya tidak begitu prospek. “Kita buka ini (jasa online) lebih pada pelayanannya, karena BUM Desa tidak hanya profit oriented, tetapi lebih pada pelayanan masyarakat. Namun begitu, transaksinya terus mengalami peningkatan setiap bulan. Untuk BPJS pada Mei ini ada 66 transaksi dengan total 3,7 juta. Listrik 21 transaksi dengan total 3,3 juta, tiket pesawat ada 14 transaksi dengan total 13 juta dan transfer antar bank ada 81 transaksi dengan total 150 juta,”  jelasnya.***[Ady] Sumber :...

Read More

BKD dan LKM Desa Harus Bermodal Minimal 50 Juta

Posted by on Jun 7, 2015 in BUM Desa, Keuangan Mikro | 0 comments

BKD dan LKM Desa Harus Bermodal Minimal 50 Juta

Denpasar :  Otoritas Jasa Keuangan(OJK) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)pada tahun 2015 ini telah mulai menjalankan program pembinaan dan pengawasan LKM antara lain dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, serta pemangku kepentingan lainnya. Sesuai UU, pembinaan dan pengawasan LKM bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktifitas masyarakat dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Pada bulan Juli 2014, untuk mempermudah koordinasi pelaksanaan UU LKM, telah dilakukan Nota Kesepahaman antara OJK, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Ruang lingkup koordinasi antara lain dalam bentuk sosialisasi UU LKM dan peraturan pelaksanaannya, inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum, penyusunan peraturan pelaksanaan UU LKM, dan pendataan SDM pemerintah kabupaten/kota yang akan bertugas menjadi pembina dan pengawas LKM. Sebagai informasi, berdasarkan naskah akademis RUU LKM, saat ini terdapat 637.838 LKM tersebar di seluruh Indonesia. Hinnga akhir Desember 2014, OJK mendata sejumlah 19.334 LKM yang belum berbadan hukum. OJK memiliki target sampai dengan Januari 2016 untuk melakukan pengukuhan LKM yang belum berbadan hukum. Dalam rangka terselenggaranya pembinaan dan pengawasan LKM, OJK telah merampungkan beberapa peraturan pelaksanaan UU LKM, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha LKM; POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM; POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha LKM; dan POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM. Dalam peraturan OJK disebutkan bahwa sebelum menjalankan kegiatan usahanya, LKM wajib memiliki izin usaha dari OJK.Bentuk badan hukum LKM bisa berbentuk koperasi atau perseroan terbatas (PT). Untuk PT, sahamnya paling sedikit 60% wajib dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/kelurahan. Sedangkan sisanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) dan atau koperasi. Untuk kepemilikan WNI atas saham PT dimaksud maksimum 20 persen. Dengan demikian, LKM hanya dapat dimiliki oleh WNI, badan usaha milik desa/kelurahan, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan koperasi. Adapun LKM dilarang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh WNA atau badan usaha asing. Terkait dengan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah usaha yaitu desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota, yang terdiri dari minimal Rp50.000.000,- untuk cakupan wilayah desa/kelurahan, Rp 100 juta untuk kecamatan, dan Rp 500 juta untuk kabupaten/kota. Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha, baik secara konvensional ataupun prinsip syariah. Batas pinjaman atau pembiayaan terendah yang dilayani LKM sebesar Rp 50 ribu, sedangkan batas maksimum paling tinggi 10 persen dari modal LKM untuk nasabah kelompok dan 5 persen untuk satu orang nasabah. Adapun Sumber pendanaan LKM hanya dapat berasal dari ekuitas, simpanan, pinjaman, dan atau hibah. LKM wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala setiap empat bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember kepada OJK dan dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya. UU LKM mulai berlakusejaktanggal 8 Januari 2015. Bagi lembaga keuangan mikro yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU LKM tersebut dan belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha pengukuhan  sebagai LKM dari OJK paling lambattanggal 8 Januari 2016. Lembaga-lembaga tersebut, antara lain Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa...

Read More

OJK Haruskan LKM Berbadan Hukum di 2016

Posted by on Jun 7, 2015 in Keuangan Mikro | 0 comments

OJK Haruskan LKM Berbadan Hukum di 2016

SOLO  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi tenggat waktu, akhir tahun 2015 proses migrasi dan mitigasi lembaga keuangan non-bank, yang terdiri dari koperasi, BMT, Badan Kredit Desa dan sejenisnya menjadi lembaga keuangan mikro (LKM) sudah tuntas. Diharapkan, pada 2016 seluruh lembaga keuangan tersebut sudah berbadan hukum dan memiliki izin dari OJK. Ketua Strategi Komunikasi OJK, Insan Hasani, mengungkapkan masalah itu kepada wartawan, seusai berbicara pada seminar dan sosialisasi OJK di depan sivitas akademika Unibersitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Kamis (28/5/2015). “Berdasarkan undang-undang, seluruh lembaga keuangan non-bank berskala mikro, seperti koperasi, BMT, Badan Kredit Pedesaan dan sebagainya, harus melebur diri menjadi lembaga keuangan mikro (LKM). OJK sedang melakukan mitigasi, diharapkan akhir 2015 selesai dan pada 2016 sudah menjadi LKM berbadan hukum dan berizin,” ujarnya. Insan mengungkapkan, di seluruh Indonesia saat ini terdapat 637.838 lembaga keuangan non-bank berskala mikro yang belum mengantongi izin OJK. Di antara jumlah itu, sebanyak 1.626 lembaga sedang dalam proses mitigasi dan 5.340 Badan Kredit Pedesaan sedang diverifikasi. “Semua lembaga koperasi, BMT, Badan Kredit Pedesaan dan lain-lain itu kini sedang digodog dalam proses pendataan. Bagi koperasi pada tenggat waktu itu lembaga tersebut tidak berbadan hukum dan berizin OJK, bisa tetap sebagai koperasi. Tapi izin dan pengawasannya berada di tangan Pemda atau Kementerian Koperasi,” jelasnya. Setelah LKM berbadan hukum dan memiliki izin OJK, sambung Insan, pembinaan operasionalnya sebagai lembaga keuangan dan pengawasannya akan berada di tangan OJK. Dia menegaskan, keberadaan LKM bertujuan membina dan melindungi lembaga, sekaligus mendekatkan sumber pembiayaan khusus bagi pengusaha mikro kecil dan menengah yang selama ini kesulitan mengakses perbankan karena terkendala persyaratan bank teknis. “Pada prinsipnya, LKM akan diarahkan sebagai jembatan agar nasabah kecil bisa mendapat akses perbankan,” tandasnya. Di depan peserta seminar, Insan Hasani, mengungkapkan, persoalan izin koperasi yang melakukan kegiatan sebagai lembaga keuangan, banyak merugikan masyarakat. Dia menyebut contoh pengaduan anggota koperasi ke OJK yang merasa dirugikan Koperasi Cipaganti Bandung. Setelah ditelusuri izinnya ke kementerian Koperasi tidak ditemukan, karena yang mengeluarkan izin Pemkot Bandung. “Setelah semua LKM di bawah OJK, pembinaan dan pengawasannya di OJK. Semua pengaduan akan langsung ditangani OJK,” katanya lagi (Tok Suwarto/A-147) sumber :...

Read More

Kelompok Tani “Katata” Panen Bareng Hero Supermarket

Posted by on Jun 7, 2015 in BUM Petani | 0 comments

Kelompok Tani “Katata”  Panen Bareng Hero Supermarket

Kerja sama Universitas Padjadjaran dengan PT. Hero Supermarket Tbk., yang juga difasilitasi oleh Bank Indonesia untuk melakukan pengembangan dan pembinaan Kelompok petani lokal “Katata” di kawasan Pangalengan telah membuahkan hasil. Produk sayuran yang telah dipasarkan kini telah menembus angka permintaan yang cukup besar. “Kita apresiasi langkah Unpad untuk menghasilkan produk pertanian yang bagus untuk dipasarkan,” ujar Arief Istanto, Director of Corporate Affair, Industrial Relation dan Risk Management PT. Hero Supermarket Tbk., saat melakukan peninjauan dan panen bersama ke kebun induk Kelompok Tani “Katata” di Kampung Cinangsi, Desa Margamekar, Kecamatan Pangalengan, Jawa Barat, Rabu (27/05). Dalam kegiatan tersebut, hadir Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unpad, Prof. Dr. Wawan Hermawan, M.S., Kepala Departemen Sosial Ekonomi Faperta Unpad, Dr. Tomy Perdana, S.P., M.M., perwakilan dosen Unpad, Presiden Direktur PT. Hero Supermarket Tbk., Stephane Deustch, dan Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kanwil VI Jabar Banten, Nita Yosita. Menurut Arief, produk bersama (co-branding) yang dinamai “Katata” ini memiliki kualitas yang baik. sehingga bukan tidak mungkin akan mampu menembus pasar internasional. Untuk itu, pihaknya menggandeng Unpad guna meningkatkan kualitas produk pertanian lokal agar memiliki daya saing. “Produk ini tentunya harus memenuhi beberapa persyaratan yang disesuaikan dengan standar ritel modern. Kerjasama kami dengan Unpad sebagai wujud kontribusi bersama untuk bangsa dalam memajukan pertanian di Indonesia,” tuturnya. Sementara itu, Dr. Tomy mengatakan, pembinaan Kelompok Tani “Katata” berawal dari riset yang dilakukannya pada tahun 2010. Kemudian ada permintaan dari pihak eksportir untuk mengembangkan model sehingga para petani lokal bisa mengekspor hasil pertaniannya. Dr. Tomy pun mengembangkan model manajemen rantai pasok (supply chain management) yang melibatkan langsung petani lokal dengan pasar. Kelompok tani “Katata” pun menjadi model pengembangan sistem rekayasa sosial ini. “Dulu hanya 12 orang yang bergabung di “Katata”. Sekarang, dengan model yang masif ini, anggota kelompok “Katata” sudah berjumlah 120 orang dan melibatkan 8 desa,” jelasnya. Di lahan kebun induk tersebut ditanami tomat, wortel, dan kentang. Dr. Tomy juga melakukan kerja sama dengan perusahaan pembibitan hingga skala internasional. Untuk tomat, jenis yang ditanam yaitu tomat beef sedangkan untuk wortel ada 7 jenis yang ditanam. Menurut Dr. Tomy, program pengembangan tersebut kini menjadi program riset unggulan Unpad yang didanai Dikti melalui Hibah Penelitian Unggulan Strategi Nasional. Bahkan, beberapa profesor Unpad pun akan melakukan riset di lokasi ini melalui program Academic Leadership Grant (ALG) 1-1-6. Dengan program pendampingan tersebut, petani “Katata” bisa langsung mengirim ke PT. Hero Supermarket dengan layanan logistik yang telah disiapkan Unpad. “Dengan brand bersama ini, permintaan pasar semakin meningkat,” kata Dr. Tomy. Apresiasi juga disampaikan Prof. Wawan. Menurutnya, pengembangan petani “Katata” di Desa Margamukti ini salah satu bentuk hilirisasi penelitian yang dilakukan oleh Unpad. “Kerja sama ini harus kita kembangkan terus sehingga para petani kita bisa lebih sejahtera,” imbuhnya. Dalam kesempatan tersebut, Prof. Wawan juga meresmikan Laboratorium Pengembangan Benih Wortel dan Baby Kenya Bean, di Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan. Selain itu, rombongan juga melihat bangunan “Greenhouse Plantlate” untuk tempat pembibitan tanaman kentang.* Laporan oleh: Arief Maulana / eh sumber :...

Read More